KOMUNIKASI BISNIS

PENDAHULUAN

Komunikasi pada saat ini memegang peranan sangat penting, terutama dalam dunia bisnis mengingat sudah semakin bervariasinya bentuk bisnis baik yang bergerak di bidang jasa maupun produksi (manufaktur). Kegagalan dalam organisasi bisnis banyak yang disebabkan oleh kurang tertatanya komunikasi bisnis yang dilakukan para pelaku di organisasi tersebut.

Komunikasi bisnis itu sendiri salah satunya dapat diartikan sebagai komunikasi yang digunakan untuk membangun partnerships, sumber daya intelektual, untuk mempromosikan satu gagasan; suatu produk; servis; atau suatu organisasi, dengan sasaran untuk menciptakan nilai bagi bisnis yang dijalankan. Komunikasi Bisnis meliputi pengetahuan yang menyeluruh dari sisi internal dan eksternal bisnis tersebut. Komunikasi yang internal termasuk komunikasi visi (perseroan/perusahaan), strategi, rencana-rencana, kultur/budaya perusahaan, nilai-nilai dan prinsip dasar yang terdapat di perusahaan, motivasi karyawan, serta gagasan-gagasan, dll. Komunikasi eksternal termasuk merek, pemasaran, iklan, hubungan pelanggan, humas, hubungan-hubungan media, negosiasi-negosiasi bisnis, dll. Bagaimanapun bentuknya, semua hal tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan suatu nilai bisnis (create business value). atau Proses pertukaran pesan atau informasi untuk mencapai efektivitas dan efisiensi produk kerja di dalam struktur dan sistem organisasi. Dalam kegiatan komunikasi bisnis, pesan hendaknya tidak hanya sekedar informatif tetapi juga haruslah Persuasif, agar pihak lain bersedia menerima suatu paham atau keyakinan atau melakukan suatu perbuatan atau kegiatan. Dan bentuk komunikasi ini dapat disampaikan melalui komunikasi verbal, maupun non verbal

Komunikasi bisnis berbeda dengan komunikasi antar pribadi maupun komunikasi lintas budaya. Komunikasi antar pribadi ( interpersonal communications ) merupakan bentuk komunikasi yang lazim dijumpai dalam kehidupan sehari-hariantara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan komunikasi lintas budaya ( intercultural / communication ) merupakan bentuk komunikasi yang dilakukan antara dua orang atau lebih, yang masing – masing memiliki budaya yang berbeda.

PERUMUSAN MASALAH

Keberhasilan komunikasi di dalam suatu organisasi akan ditentukan oleh kesamaan pemahaman antara-orang yang terlibat dalam kegiatan komunikasi. Secara empiris, pemahaman orang perihal sesuatu hal akan lebih mudah diserap dan dipahami jika sesuatu tersebut diperlihatkan dibanding hanya diperdengarkan atau dibacakan. Dan akan lebih baik lagi hasilnya jika sesuatu yang dikomunikasikan tersebut, selain diperlihatkan juga sekaligus dipraktikkan. Maka dapat disimpulkan beberapa masalah mendasar yang harus diperbaiki, yaitu :

1. Bagaimana memahami bentuk dasar komunikasi.

2. Mengetahui apa yang menjadi faktor penghambat dalam proses komunikasi

3. Bagaimana memperbaiki komunikasi agar menjadi lebih efektif

Komunikasi Bisnis antara lain :

1. Pengertian, prinsip, konsep, dan teknik- teknik dalam komunikasi bisnis.

2. Proses komunikasi bisnis.

3. Membuat, menyusun, menciptakan pesan informative, pesan positif, pesan negative, dan pesan persuasive.

4. Melakukan, menyajikan komunikasi oral / presentasi secara lisan.

5. Bekerja sama dalam kelompok.

6. Komunikasi antarbudaya, melakukan komunikasi dengan budaya lain.

PEMBAHASAN

Faktor hambatan yang biasanya terjadi dalam proses komunikasi, dapat dibagi dalam 3 jenis sebagai berikut :
- Hambatan Teknis
Hambatan jenis ini timbul karena lingkungan yang memberikan dampak pencegahan terhadap kelancaran pengiriman dan penerimaan pesan. Dari sisi teknologi, keterbatasan fasilitas dan peralatan komunikasi, akan semakin berkurang dengan adanya temuan baru di bidang teknologi komunikasi dan sistim informasi, sehingga saluran komunikasi dalam media komunikasi dapat diandalkan serta lebih efisien.
- Hambatan Semantik
Gangguan semantik menjadi hambatan dalam proses penyampaian pengertian atau idea secara efektif. Definisi semantik adalah studi atas pengertian, yang diungkapkan lewat bahasa. Suatu pesan yang kurang jelas, akan tetap menjadi tidak jelas bagaimanapun baiknya transmisi.
Untuk menghindari mis-komunikasi semacam ini, seorang komunikator harus memilih kata-kata yang tepat dan sesuai dengan karakteristik komunikannya, serta melihat dan mempertimbangkan kemungkinan penafsiran yang berbeda terhadap kata-kata yang digunakannya.
- Hambatan Manusiawi
Hambatan jenis ini muncul dari masalah-masalah pribadi yang dihadapi oleh orang-orang yang terlibat dalam komunikasi, baik komunikator maupun komunikan.

Menurut Cruden dan Sherman, hambatan ini mencakup :
· Hambatan yang berasal dari perbedaan individual manusia, seperti perbedaan persepsi, umur, keadaan emosi, status, keterampilan mendengarkan, pencarian informasi, penyaringan informasi.
· Hambatan yang ditimbulkan oleh iklim psikologis dalam organisasi atau lingkungan sosial dan budaya, seperti suasana dan iklim kerja serta tata nilai yang dianut .

referensi

1. A.C. “Buddy” Krizan, Patricia Merrier, & carol Larson Jones (2002), Business Communication, Fifth Edition, south- Western Collage Publishing, Ohio, United States of America.

2. Yustina Sumardi & Sartini Moertono, Materi Pokok Komunikasi Bisnis, IBI,
Ido Priyono, Materi Kuliah Program Studi Manajemen Perhotelan UK Petra, 2000/2001

3. Bob Widyahartono, Strategi Pemasaran dalam Krisis Moneter: factor Sukses Utama Memasuki Pasar Global, Asia Pacific Manajemen Forum and Orient Pacific Century, 1999.

4. Aribowo Prijosaksono dan Roy Sembel, Komunikasi yang Efektif, www. sinarharapan.co.id, 14 agustus 2007.

5. “Motivasi, Komunikasi, Leadership, http://milis-bicara.blogspot.com/, 14 Agustus 2007

6. Johan Tambotoh, Sukses Menjalankan e-Bisnis, http://johantambotoh.wordpress.com/, 21 Agustus 2007.

7. Nofie Iman, Mengenal E-Commerce, http://www.nofieiman.com/

8. Siti Nur Aryani, Cyber Global dan Komunikasi Bisnis, http://www.pikiranrakyat.com/, Desember 2006.

9. Johan Tambotoh, Membangun Strategi e-Bisnis, http://johantambotoh.wordpress.com/, 21 Agustus 2007

10. Johan Tambotoh, Seperti Apakah Websites Bisnis Yang Baik, http://johantambotoh.wordpress.com/, 21 Agustus 2007

11. Johan Tambotoh, Bangkitkan Bisnis dengan e-Marketing Plan, http://johantambotoh.wordpress.com/, 08 Mei 2007

12. Johan Tambotoh, Membangun Budaya Yang Berpusat Pada Pengetahuan, http://johantambotoh.wordpress.com/, 21 Agustus 2007

e Goverment

e–Government

Perkembangan e-Government di Indonesia

Saat ini perkembangan teknologi Internet sudah mencapai perkembangan yang sangat pesat. Aplikasi Internet sudah digunakan untuk e-commerce dan berkembang kepada pemakaian aplikasi Internet pada lingkungan pemerintahan yang dikenal dengan e-government. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah berlomba-lomba membuat aplikasi e-government.

Pengembangan aplikasi e-government memerlukan pendanaan yang cukup besar sehingga diperlukan kesiapan dari sisi sumber daya manusia aparat pemerintahan dan kesiapan dari masyarakat. Survei di beberapa negara menunjukkan bahwa ada kecenderungan aparat pemerintah untuk tidak melaksanakan kegiatan secara online, karena mereka lebih menyukai metoda pelayanan tradisional yang berupa tatap langsung, surat-menyurat atau telepon.

Beberapa kegagalan e-government di sejumlah negara yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Ketidaksiapan sumber daya manusia.

2. Sarana dan prasarana teknologi informasi.

3. Kurangnya perhatian dari pihak-pihak yang terlibat langsung.

E-government adalah penggunaan teknologi informasi dan telekomunikasi untuk administrasi pemerintahan yang efisien dan efektif, serta memberikan pelayanan yang transparan dan memuaskan kepada masyarakat. Semua organisasi pemerintahan akan terpengaruh oleh perkembangan e-government ini.

Konsep dasar pengembangan e-Government pada prinsipnya untuk membangun media informasi, layanan publik dan transaksi yang bisa diakses secara online. Konsep itu ditandai dengan integrasi berbagai layanan elektronik. Sayangnya, konsep itu perkembanganya masih tersendat-sendat. dikarenakan birokrat lambatnya dalam meng-upgrade aplikasi. Sudah saatnya melakukan outsourcing operasional dan pengembangan portal pemda seperti yang terjadi di negara maju. Dimana pihak penerima outsource yang kredibel diserahi tanggung jawab untuk mengoperasikan dan mengembangkan portal sebuah kota sehingga menjadi menarik. Selain itu juga semakin pentingnya pengembangan konten dan integrasi berbagai aplikasi yang akan disediakan secara online. Standardisasi platform menjadi salah satu tantangan lain yang harus diselesaikan. Standardisasi ini diperlukan untuk memungkinkan terjadinya komunikasi dan integrasi antara satu aplikasi dengan aplikasi yang lain. Standardisasi juga akan memudahkan dalam proses pengembangan aplikasi sesuai dengan dinamika yang berkembang. Yang dilakukan pertama kali adalah standardisasi untuk Online Service Customer Interface (OSCI), serta penyesuaian aplikasi lokal maupun nasional dengan standard tersebut.

E-government dapatlah digolongkan dalam empat tingkatan.

1. Tingkat pertama adalah pemerintah mempublikasikan informasi melalui website.

2. Tingkat kedua adalah interaksi antara masyarakat dan kantor pemerintahan melaui e-mail.

3. Tingkat ketiga adalah masyarakat pengguna dapat melakukan transaksi dengan kantor pemerintahan secara timbal balik.

4. Level terakhir adalah integrasi di seluruh kantor pemerintahan, di mana masyarakat dapat melakukan transaksi dengan seluruh kantor pemerintahan yang telah mempunyai pemakaian data base bersama.

Di manakah letak Indonesia?

Kita baru dapat menggolongkannya sampai tingkat ketiga pada tahun 2003. Umumnya kantor pemerintahan di Indonesia berada pada tingkat pertama, yang hanya sebatas memberi informasi kepada masyarakat melalui website. Sebagian kecil kantor pemerintahan sudah pada level kedua dan ketiga, yang di antaranya berupa Sistem Informasi Manajemen Satu Atap (SIMTAP) yang telah dikembangkan oleh beberapa pemerintah daerah.

Singapura adalah contoh negara yang sudah sampai level keempat yang berupa interaksi antara masyarakat dan seluruh kantor pemerintah. Saat ini pengguna Internet di Indonesia masih sangat rendah dengan dikelompokkan pada negara-negara berpenetrasi di bawah 20 persen. Bila kita melihat sejarah perkembangan Internet di Indonesia, kita baru mempunyai Internet pada tahun 1994, dipelopori oleh universitas dan lembaga penelitian. Salah satu dari koneksi Internet yang pertama adalah 64 Kbps yang

terhubung ke Amerika Serikat dibuka pada bulan Mei 1994 oleh Ipteknet. Disusul oleh Radnet yang meluncurkan jasa operator Internet yang pertama pada bulan Mei 1995. Pada akhir bulan 1995, sudah ada 16 operator Internet, 20 ribu pengguna dan 640 Kbps jaringan internasional Internet. Pada awal tahun 2001 telah diterbitkan 150 izin operator jasa Internet. Walaupun banyak operator Internet, namun didominasi oleh perusahaan-perusahaan besar di antaranya Telkom Net yang mempunyai pelanggan lebih dari 100.000 pada akhir tahun 2000.

Pada awal tahun 1997 pemerintah Indonesia hanya memberikan izin jasa operator Internet kepada pengusaha kecil dan menengah, namun karena perusahaan tersebut tidak dapat memberikan pelayanan yang baik, maka perusahaan-perusahaan besar diperbolehkan membuka jasa layanan Internet. Pada tahun 2003 kelanjutan dari tahun-tahun sebelumnya adalah pesatnya perkembangan warung Internet di Indonesia yang dapat membantu masyarakat yang tidak mempunyai komputer dan koneksi Internet di rumahnya.

Pemerintah Indonesia dapat mendorong perkembangan internet dengan pengaturan tarif yang lebih fleksibel, antara lain dengan tarif sewa/bulan untuk saluran telepon yang tetap seperti di Amerika Serikat atau menggunakan teknologi PLC (Power Line Carrier), yang berupa jaringan Internet melalui kabel listrik dengan penambahan alat-alat tertentu pada pelanggan dan gardu listrik. Namun dalam hal ini pemerintah tetap harus menjaga kesehatan BUMN Telekomunikasi seperti Indosat dan Telkom sehingga ini menjadikan pemerintah tidak mungkin melakukan tarif seperti di Amerika Serikat. Jasa telekomunikasi pembicaraan melalui telepon (VOIP) saja dijaga ketat oleh pemerintah karena dianggap akan mengurangi pendapatan dari PT Telkom dan Indosat. Sebenarnya pada saat ini banyak mahasiswa Indonesia di luar negeri menggunakan MSN mesanger dan yahoo mesanger untuk komunikasi suara dengan keluarganya melalui Internet. Untuk meningkatkan penggunaan Internet dan penetrasi telepon di Indonesia sudah saatnya PT Telkom dan Indosat diperlakukan sebagai sebuah perusahaan swasta tanpa perlu adanya proteksi dari pemerintah.

Dalam era otonomi daerah ini, pemerintah daerah dapat melakukan pendanaan berupa pinjaman luar negeri melalui pemerintah pusat. Namun perlu dikaji lebih mendalam apakah ini akan menguntungkan? Atau lebih baik menggunakan anggaran APBD yang ada dengan melakukan pembangunan secara bertahap, sebagai contoh bila pemerintah daerah melakukan pinjaman luar negeri dari Bank Dunia, segala sesuatunya akan diatur oleh Bank tersebut dari konsultan sampai peralatannya. Sebagai akibatnya hanya memberikan lapangan pekerjaan bagi konsultan asing dan kita membeli peralatan yang lebih mahal. Walaupun dalam penawarannya disebutkan bunganya rendah, namun tidak ada nilai tambahnya bagi pembinaan dan pengembangan sumber daya TI di Indonesia. Di samping itu konsultan TI dalam negeri mempunyai kemampuan yang sama dengan konsultan luar negeri. Untuk menghemat biaya juga dapat mempergunakan open source software, sehingga kita tidak perlu membayar biaya hak ciptanya.

Hal lain yang harus diperhatikan adalah penetrasi telepon di daerah-daerah. Telkom dan mitramitra KSO (Kerja Sama Operasi)-nya telah melakukan pembangunan jaringan telepon, namun tidak semua daerah menikmati pembangunan tersebut. Pembangunan e-government tanpa infrastruktur telekomunikasi yang memadai hanya akan memboroskan biaya saja. Selain infrastruktur telekomunikasi juga harus ada Internet Service Provider (ISP) yang melayani. Belum semua kabupaten di Indonesia dapat berinternet, bahkan beberapa kabupaten di Pulau Jawa belum ada ISP yang melayani daerah tersebut. Puluhan juta orang di Indonesia masih bermimpi untuk memiliki pesawat telepon, apakah egeovernment ini akan menambah daftar mimpi tersebut? Seperti ayam dan telur, haruskah kita memulai e-government atau nanti saja setelah infrastruktur telekomunikasi terpenuhi.

Bila dilihat dari sisi keuntungannya aplikasi e-government yang merupakan government online mempunyai nilai tambah bagi pemerintah daerah. Keuntungannya antara lain dapat meningkatkan pendapatan daerah dan membuat pemerintah daerah lebih transparan. Perkembangan e-government dapatlah didorong untuk memberikan manfaat bagi masyarakat yang pada akhirnya akan memberikan pelayanan yang baik dan transparan. Namun perlu memperhatikan masalah pendanaan yang tidak membebani keuangan negara dan daerah pada APBN dan APBD bagi provinsi/kabupaten/kota dan memerlukan persiapan yang matang dari pemerintah pusat dan daerah.

6 Strategi Menuju e-Government

Instruksi Presiden No 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-government tidak bisa dipungkiri adalah angin bagus bagi penerapan teknologi komunikasi dan informasi di pemerintahan.

Seperti apa strategi pengembangan E-goverment? Dalam lampiran Inpres E-goverment, dipaparkan enam strategi yang disusun pemerintah dalam mencapai tujuan strategis e-government, antara lain:

1. Mengembangkan sistem pelayanan yang andal, terpercaya serta terjangkau masyarakat luas. Sasarannya antara lain, perluasan dan peningkatan kualitas jaringan komunikasi ke seluruh wilayah negara dengan tarif terjangkau. Sasaran lain adalah pembentukan portal informasi dan pelayanan publik yang dapat mengintegrasikan sistem manajemen dan proses kerja instansi pemerintah.

2. Menata sistem dan proses kerja pemerintah dan pemerintah daerah otonom secara holistik. Dengan strategi ini, pemerintah ingin menata sistem manajemen dan prosedur kerja pemerintah agar dapat mengadopsi kemajuan teknologi informasi secara cepat.

3. Memanfaatkan teknologi informasi secara optimal. Sasaran yang ingin dicapai adalah standardisasi yang berkaitan dengan interoperabilitas pertukaran dan transaksi informasi antarportal pemerintah. Standardisasi dan prosedur yang berkaitan dengan manajemen dokumen dan informasi elektronik. Pengembangan aplikasi dasar seperti e-billing, e-procurement, e-reporting yang dapat dimanfaatkan setiap situs pemerintah untuk menjamin keamanan transaksi informasi dan pelayanan publik. Sasaran lain adalah pengembangan jaringan intra pemerintah.

4. Meningkatkan peran serta dunia usaha dan mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi. Sasaran yang ingin dicapai adalah adanya partisipasi dunia usaha dalam mempercepat pencapaian tujuan strategis e-government. Itu berarti, pengembangan pelayanan publik tidak perlu sepenuhnya dilayani oleh pemerintah.

5. Mengembangkan kapasitas sumber daya manusia, baik pada pemerintah maupun pemerintah daerah otonom disertai dengan meningkatkan e-literacy masyarakat.

6. Melaksanakan pengembangan secara sistematik melalui tahapan yang realistik dan terukur Dalam pengembangan e-government, dapat dilaksanakan dengan epat tingkatan yaitu, persiapan, pematangan, pemantapan dan pemanfaatan.

Inpres itu akan menunjuk Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) sebagai koordinator penerapan e-government di Indonesia, dan masing-masing lembaga pemerintahan, baik pusat maupun daerah, akan membuat titik-titik sistem informasi secara mandiri.

Kategori E-Government

Semua karya inovasi yang dihasilkan oleh individu, lembaga pemerintahan (pengembangan internal), atau perusahaan, berupa produk perangkat lunak atau solusi dalam bentuk kombinasi perangkat lunak, perangkat keras dan perangkat komunikasi yang ditujukan untuk memberikan Jasa Pelayanan Publik secara efisien & transparan.

Metodelogi Menilai e-Government di Indonesia

Secara umum tahapan perkembangan e-government dibagi menjadi empat, yaitu :

1. Web Presence;

2. Interaction;

3. Transaction;

4. Transformation.

Konsep yang digunakan dalam penilaian masih sama dengan tahun sebelumnva, yaitu sejauh mana information and communication technologies (ICT) dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan pemerintahan yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan masyarakat.

Fokus penilaian adalah bagaimana lembaga pemerintah mengelola implementasi e-government secara mandiri. mengingat melihat perkembangan dari implementasi e-government di Indonesia yang sudah mulai memasuki tahap interaksi.

Lembaga pemerintah yang kami nilai dibagi berdasarkan karegori sebasai berikut :

1. Kabuparen Kota

2. Provinsi

3. Departemen

4. Lembaga Pemermtah Non-Departemen

Penilaian Awal

Sebagai langkah pertama, kami mengidentifikasi lembaga-lembaga pemerintah yang sudah mengimplementasikan e-goverment. Jadi, lembaga-lembaga pemerintah tersebut harus memiliki situs resmi. Sesuai nama-nama domain yang terdaftar di IDNIC, di sana terdapat 614 lembaga.

Penilaian ini kami bagi menjadi dua tahap. Pertama, kami melakukan screening guna mendapatkan nominator lembaga-lembaga pemerintah terbaik, yang, selanjutnya diproses untuk memasuki penilaian tahap kedua.

Pada tahap yang pertama ini, setiap lembaga yang terdaftar mendapatkan formulir yang isinya menyatakan kesediaan untuk dinilai, serta kuesioner yang berisi daftar pertanyaan mengenai identitas lembaga, infrastruktur, dan manajemen e-goverment. Data dari kuesioner ini menggambarkan unsur-unsur strategis yang mendasari implementasi e-goverment pada suatu lembaga pemerintah, seperti kepemimpinan, proses perubahan, strategi investasi, kolaborasi, dan pelayanan masyarakat.

Masih pada tahap pertama ini kami juga melakukan penilaian terhadap website resmi lembaga-lembaga pemerintah. Penilaian website ini bcrdasarkan kriteria:

1. Identitas lembaga;

2. Desain website;

3. Isi website;

4. Fasilitas website;

5. Fitur website; dan

6. Uji respons.

Gabungan dua model pencarian data pada penilaian tahap awal ini (penilaian front office atau website dan back officc atau manajemen e-goverment) menghasilkan nama-nama lembaga pemerintahan terbaik untuk masing-masing kategori. Penilaian tahap awal ini kami lakukan April - Mei 2004. Hasilnya, dari 491 lembaga pemerintah yang relevan, sebanyak 120 menyatakan kesediaannya untuk dinilai dan memberikan datanya.

Penilaian Akhir

Nominator terbaik ditentukan berdasarkan persentile rank, di mana tiga teratas untuk kategori provinsi, departemen, dan nondepartemen ditetapkan masuk ke tahap penilaian berikutnya, sedangkan untuk karegori kabupaten/kota dketapkan 10 terbaik yang masuk ke dalam penilaian berikutnya. Setelah memperoleh nominator-nominator terbaik tersebut, kami pun melakukan kunjungan langsung ke tempat lembaga-lembaga pemerintahan berada guna melakukan wawancara secara mendalam {in-depth interview) kepada pejabat yang benwenang, yaitu pemimpin lembaga atau pengelola teknis e-government serta pengumpulan data sekunder pendukung yang dibutuhkan dalam penilaian.

Data yang dikumpulkan berupa informasi sikap kepemimpinan, proses perubahan dalam organisasi pemerintahan, strategi investasi e-government kolaborasi kerjasama dengan lembaga pemerintah lain atau swasta, serta jenis pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Kegiatan pcngumpulan data secara langsung ini kami lakukan sepanjang Juni 2004.

Lembaga-Lembaga Terbaik

Data lembaga-lembaga pemerintahan yang nominator kami sajikan dalam format laporan penilaian, selain disertakan pula hasil wawancara utuhnya. Data tersebut kemudian dipresentasikan di hadapan dewan juri pada awal Juli 2004. Dewan juri, dalam sidang akhir, memberikan penilaian berdasarkan catatan hasil kunjungan dan konfirmasi data tambahan kepada tim pencari data. Hasilnya digunakan unruk menentukan urutan tiga besar terbaik, menentukan terbaik dari semua kategori, dan memberikan penghargaan khusus kepada salah satu lembaga pemerintah.

Berdasarkan hasil penilaian dewan juri, berikut lembaga-lembaga pemerintah yang dinyatakan sebagai pemenang dalam Warta Ekonomi E-Govenment Award 2004 :

Best of The Best

Selain menetapkan para pemenang sesuai kategori, kami juga memberikan penghargaan khusus, yakni Best of The Best dan Special Achievement. Untuk Best of The Best pcnghargaan kami bcrikan kepada Departemen Kimpraswil yang meraih nilai tertinggi untuk seluruh kategori penilaian. Sedangkan untuk Special Achievement, penghargaan kami berikan kepada Kota Surabaya atas upayanya merintis prinsip-prinsip transparansi.

Peringkat e-Government dunia saat ini

Peringkat e-Gov Readiness Indonesia merosot jadi 106 (2008), dari 96 (2005), walaupun indeksnya sebenarnya meningkat, dari 0,3819 menjadi 0,4107. Untuk kawasan Asia Tenggara posisi ini adalah nomor 7, setelah Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, Brunei, dan Vietnam. Sebagai negara kepulauan yang membutuhkan konektivitas, tentunya kondisi ini sangat tidak menguntungkan. Tampaknya berbagai langkah yang dilakukan insan ICT secara nasional – termasuk pembangunan Palapa Ring – belum mampu mengimbangi kecepatan yang dikembangkan negara-negara lain di sekitar kita.

Afrika merupakan kawasan yang paling tertinggal kesiapan e-Gov-nya, dengan skor 0,2739. Sementara Eropa dengan skor 0,6490 memimpin, diikuti oleh Amerika (0,4936), Asia (0,4470), dan Oseania (0,4338). Terlihat bahwa Asia dan Oseania tidak terlalu jauh dari skor rata-rata dunia (0,4514), sementara Afrika sangat jauh tertinggal. Untuk Asia, ternyata tingkat e-Readiness yang paling paling tinggi adalah Kawasan Asia Timur. Tahun ini, Swedia (0,9157) melewati AS yang biasanya memimpin paling atas. Dua negara Skandinavia lainnya, yaitu Denmark (0,9134) dan Norwegia (0,8921) menduduki posisi kedua dan ketiga, dan AS secara mengejutkan ada di posisi keempat dengan skor 0,8644.

Negara-negara Eropa juga menguasai 70 persen dari top 35, sementara Asia hanya menguasai 20%. Inilah hasil pembangunan infrastruktur dan konektivitas Eropa, di mana paling banyak dalam pembangunan infrastruktur broadband.

Di bawah, adalah tabel ranking e-Gov negara-negara Asia Tenggara.

Negara	2008 Index	2005 Index	2008 Ranking	2005 Ranking
Singapore	0.7009	0.8503	23	7
Malaysia	0.6063	0.5706	34	43
Thailand	0.5031	0.5518	64	46
Philippines	0.5001	0.5721	66	41
Brunei Darussalam	0.4667	0.4475	87	73
Viet Nam	0.4558	0.384	91	105
Indonesia	0.4107	0.3819	106	96
Cambodia	0.2989	0.2969	139	128
Myanmar	0.2922	0.2959	144	129
Timor-Leste	0.2462	0.2512	155	144
Laos	0.2383	0.2241	156	147
Region	0.429	0.4388
World	0.4514	0.4267

Salahsatu penerapan e-Government di instansi adalah seperti yang dilakukan oleh Krispriyono dari Penggadaian menjelaskan tentang implementasi Open Souce di instansinya. Ditargetkan akan menyelesaikan proses migrasi ke OSS dari kantor pusat hingga kantor cabang seluruh Indonesia pada tahun 2007 ini. Sedangkan sistem operasi menggunakan Distro Linux Fedora Core.

Selanjutnya salah satu pakar PHP di Indonesia Luri Darmawan dari KIOSS mempaparkan tentang alternatif solusi interoperabilitas e-gov melalui open source. Selain itu, Luri juga memberikan source code aplikasi Administrasi Kependudukan terintegrasi (AKSI) Nasional Kependudukan dan Catatan Sipil berbasis PHP dan MySQL.

Diakhir diskusi, Ir. Joko Agung, MM Direktur E-Government Depkominfo selaku notulen menyampaikan beberapa hal yang digaris bawahi. Diantaranya, terkait dengan implementasi OSS di pemerintahan, akan mengusulkan amandemen INPRES No. 3 tahun 2003, mengusulkan kepada Dewan TIK Nasional agar pengembangan OSS dimasukan dalam calendar of event, dan mencari solusi yang tepat untuk mensosialisasikan OSS.

Referensi :

httpwww.yanrf.comblog22diskusi-e-local-government-berbasis-oss.htm

httphdn.zamrudtechnology.comp=38#more-38.htm

httphdn.zamrudtechnology.comp=39#more-39.htm

httpjakarta.wataegov.comindex.phpoption=com_content&view=article&id=1136e-gov-indonesia-no7-di-asean-no-106-di-global&catid=34wartautama&itemid=54.htm

httpwww.dudung.netteknologi-informasi6-strategi-menuju-e-government.html.html

httpwww.inaicta.web.idstatic-kategori-e-government.htm

httpwww.palembang.go.id2007.htm

httpwww.pu.go.idGaleri_fotoeGovmenilai04.htm

httpwww.sinarharapan.co.idberita060210opi01.html

O_P_I_N_I_SH_bastian_e-government_mar_03.